Tempat Penimbunan Berikat (TPB) — Ringkasan Ujian
Ringkasan padat untuk ujian. Versi lengkap: Tempat Penimbunan Berikat (TPB) · Dasar hukum: UU 10/1995 jo. UU 17/2006 (Pasal 44) · PP 32/2009 jo. PP 85/2015 · PMK teknis per jenis TPB.
Soal berulang pada 4 hal: (a) hafalan angka (jangka waktu, persentase, denda, hari kerja), (b) membedakan karakter KB–GB–PLB–TBB, (c) hitungan BM/PDRI saat pengeluaran ke TLDDP (terutama GB & KB), (d) kasus prosedural (subkontrak, pengeluaran sementara, retur/reject, pameran).
Peta 7 Jenis TPB
| Jenis | Peruntukan penimbunan (Pasal 44) |
|---|---|
| Gudang Berikat (GB) — a | Barang impor untuk didistribusikan/dipakai, dikeluarkan ke TPB lain, atau diekspor |
| Kawasan Berikat (KB) — b | Barang impor dan/atau TLDPP untuk diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai |
| TPPB — c | Barang impor (dengan/tanpa barang TLDPP) untuk dipamerkan |
| Toko Bebas Bea (TBB) — d | Barang impor untuk dijual kepada orang tertentu |
| PLB — e | Barang asal LDP dan/atau TLDPP untuk kegiatan logistik/supply chain (diekspor) |
| Tempat Lelang Berikat (TLB) — f | Barang asal daerah pabean untuk dilelang sebelum diekspor atau dimasukkan kembali |
| KDUB — g | Barang impor untuk didaur ulang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai |
Angka Kunci yang Paling Sering Keluar
| Topik | Ketentuan | Prioritas |
|---|---|---|
| Jangka waktu timbun | GB 2 tahun · PLB 3 tahun · TPPB Tetap 9 bulan | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Kuota hasil produksi KB | 50% × (Ekspor + Antar KB + FTZ/KEK) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Barang modal KB | lebih dari 4 tahun di KB bebas BM | ⭐⭐⭐⭐ |
| Selisih jumlah barang | Kurang → bayar BM + sanksi · Lebih → sanksi | ⭐⭐⭐⭐ |
| Pengeluaran sementara | Wajib jaminan; tidak kembali → jaminan cair + denda 100% BM | ⭐⭐⭐⭐ |
| Pembekuan vs pencabutan | profil tinggi 3 periode / 6 bulan (TPPB) vs 12 bulan terus-menerus | ⭐⭐⭐⭐ |
| Janji layanan izin TPB | 3 hari kerja + 1 jam (KPPBC lalu Kanwil/KPUBC) | ⭐⭐⭐⭐ |
| GB | Barang timbun maks 2 tahun · Keperluan pengusahaan min 2 tahun sebelum dipindahtangankan | ⭐⭐⭐⭐ |
| TPPB selesai | Barang wajib diselesaikan 30 hari setelah pameran berakhir | ⭐⭐⭐⭐ |
| Kartu Kendali TBB | Berlaku 1 tahun; rekomendasi Kemenlu untuk CD, Setneg untuk tenaga ahli | ⭐⭐⭐ |
| Pelayanan mandiri | IT Inventory realtime · CCTV rekaman min 7 hari · stock opname 1×/tahun · dokumen 10 tahun | ⭐⭐⭐ |
| PLB | 1 penyelenggaraan = 1 bentuk pengusahaan | ⭐⭐⭐ |
| TLB & KDUB | Belum ada peraturan pelaksana → belum diimplementasikan | ⭐⭐ |
1. Konsep Umum & Fasilitas TPB
TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menimbun barang impor dan/atau barang asal TLDDP. TPB merupakan Kawasan Pabean sepenuhnya di bawah pengawasan DJBC — sifatnya melekat pada tempat, bukan pada perusahaan.
- Fasilitas fiskal: Bea Masuk ditangguhkan · Cukai dibebaskan · PPh Pasal 22 Impor tidak dipungut · PPN & PPnBM Impor tidak dipungut · PPN tidak dipungut atas barang asal TLDPP
- Fasilitas non-fiskal: Pengeluaran barang lebih cepat di pelabuhan · ketentuan tata niaga (LARTAS) ditangguhkan · pemeriksaan pabean dapat dilakukan di pabrik atau gudang
- Tujuan & manfaat: menarik investasi, meningkatkan ekspor, efisiensi biaya produksi dan logistik, meningkatkan produksi dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, alih teknologi, peningkatan daya saing
Perizinan TPB — alur & janji layanan
Janji layanan bukan 3 hari kerja + 3 hari kerja: pemeriksaan lokasi dan dokumen 3 hari kerja di KPPBC, lalu 1 jam di Kanwil/KPUBC. Permohonan dapat disampaikan tertulis bila elektronik tidak memungkinkan (dasar: PMK 29/PMK.04/2018 dan PMK 71/PMK.04/2018).
2. Kawasan Berikat (KB)
KB = TPB untuk menimbun barang impor dan/atau barang asal TLDDP guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai (manufaktur, budidaya flora/fauna). Pelaku: Penyelenggara KB, Pengusaha KB, atau PDKB (Pengusaha KB merangkap Penyelenggara KB — harus entitas berbeda dari penyelenggara).
- Lokasi: Kawasan Industri atau Kawasan Budidaya sesuai RTRW · luas ≥ 1 Ha (syarat penerbitan IUI)
- Syarat administrasi: NIB, IUI, hasil KS, dan dokumen pendukung lain. Permohonan dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri.
- Izin KB diberikan untuk tujuan A. Ekspor · B. Substitusi Impor · C. Hilirisasi Industri · D. Industri Tertentu
Perizinan transaksional KB dilayani di KPPBC, antara lain izin pengeluaran sementara, izin penerimaan pekerjaan dari badan usaha TLDPP, dan izin penambahan lokasi KB tidak dalam satu hamparan.
Kewajiban & Tanggung Jawab Pengusaha KB/PDKB
- Memasang tanda nama yang terlihat oleh umum · menyediakan sarana pertukaran data elektronik
- IT Inventory kontinu dan realtime, dapat diakses DJBC & DJP · CCTV realtime, rekaman min 7 hari
- Stock opname min 1× per tahun dengan pengawasan Kantor Pabean · simpan buku, catatan, dan dokumen 10 tahun · pembukuan sesuai prinsip akuntansi Indonesia
- Menyerahkan dokumen saat audit DJBC/DJP · menyampaikan laporan keuangan/tahunan dan laporan dampak ekonomi
Dibebaskan dari tanggung jawab apabila barang: musnah tanpa sengaja · diekspor atau diekspor kembali · diimpor untuk dipakai dengan menyelesaikan kewajiban pabean, cukai, perpajakan · dikeluarkan ke TPB lain · dikeluarkan ke pengusaha di Kawasan Bebas · dikeluarkan ke KEK · dimusnahkan di bawah pengawasan BC. Termasuk selisih kurang akibat penguapan atau penyusutan dan force majeure.
Perlakuan & Dasar Pengenaan KB
| Arah | Perlakuan |
|---|---|
| Impor → KB | Penangguhan BM · Pembebasan cukai · Tidak dipungut PDRI |
| KB → TLDDP (impor untuk dipakai) | Melunasi BM, cukai, dan PDRI — kecuali sisa pengemas dan limbah; atau penangguhan/pembebasan bila ditujukan ke subjek penerima fasilitas |
| TLDPP → KB | Pembebasan cukai dan/atau tidak dipungut PPN/PPnBM |
| KB → TLDPP (barang asal TLDPP) | Melunasi PPN/PPnBM yang saat pemasukan tidak dipungut (penyerahan BKP); tidak dipungut bila non-BKP |
| Komponen | Hasil Produksi (default) | Bila Sudah Ada Transaksi & Konversi Jelas |
|---|---|---|
| Bea Masuk | Nilai pabean sesuai harga penyerahan saat pengeluaran; klasifikasi saat dikeluarkan | Nilai pabean dan klasifikasi saat barang impor masuk KB |
| PDRI | Harga jual dan tarif saat pengeluaran | Nilai impor saat masuk KB; tarif saat BC 2.5 didaftarkan |
| Cukai | Ketentuan cukai | Ketentuan cukai |
Default perhitungan BM untuk hasil produksi adalah harga penyerahan. BM dari nilai bahan baku hanya boleh dipakai jika saat masuk sudah ada transaksi dan konversi pemakaian bahan baku jelas.
Kuota Pengeluaran Hasil Produksi ke TLDDP
- Dasar nilai realisasi tahun sebelumnya: Ekspor + Antar KB + FTZ/KEK/kawasan ekonomi lain
- Batas normal: maksimal 50% dari nilai realisasi tersebut
- Lebih dari 50% → wajib rekomendasi Kemenperin + persetujuan Ka. Kanwil/KPUBC
- Tanpa persetujuan → pengurangan persentase kuota tahun berikutnya · melebihi batas → pembekuan izin KB (maks. 3 bulan)
Hafalkan logikanya: kuota = 50% × (Ekspor + Antar KB + FTZ/KEK). Jangan tertukar dengan versi lama 25% atau 100% dari ekspor tahun sebelumnya.
Pengeluaran Sementara, Subkontrak & Selisih
- Pengeluaran sementara: untuk subkontrak, perbaikan, peminjaman barang modal, dsb. Setelah persetujuan Ka. Kantor Pabean dengan batas waktu pemasukan kembali
- Wajib jaminan sebesar BM, cukai, dan PDRI terutang untuk barang asal impor; tidak perlu jaminan untuk barang asal TLDPP
- Tidak dikembalikan atau terlambat → jaminan cair + denda 100% BM
- Subkontrak: pemeriksaan awal dan akhir wajib oleh Pengusaha KB/PDKB pemberi subkontrak; penerima di TLDPP dapat menambah barang untuk pengerjaan
- Selisih kurang → wajib membayar BM atas barang yang kurang + sanksi · Selisih lebih → dikenai sanksi
| Dokumen | Penggunaan |
|---|---|
| BC 2.3 | IN dari KP/TPS |
| BC 2.7 | IN atau OUT dari/ke TPB lain |
| BC 2.6.2 | IN dari TLDP (ex-subkontrak atau perbaikan) |
| BC 4.0 | IN dari supplier, disubkontrakkan, dipinjamkan, atau diperbaiki |
| BC 3.0 | OUT ke KP/TPS |
| BC 2.5 | OUT ke TLDP (impor untuk dipakai) |
| BC 2.6.1 | OUT ke TLDP + jaminan (subkontrak, peminjaman, perbaikan) |
| BC 4.1 | OUT ke TLDP (reject, ex-subkontrak atau perbaikan) |
Lartas di KB: ketentuan pembatasan belum berlaku pada pemasukan (IN), kecuali terkait kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan. Pengeluaran (OUT) ke TLDDP berlaku ketentuan pembatasan apabila barang berupa bahan baku atau bahan penolong yang tidak diolah, atau saat pemasukannya belum dipenuhi.
Pemusnahan & perusakan: barang yang dapat dimusnahkan → pemusnahan; yang tidak dapat → perusakan (merusak kegunaan atau fungsi secara permanen). Setelah persetujuan Ka. Kantor Pabean, pengawasan pejabat BC, dan berita acara. BA pemusnahan tidak dibuat untuk sisa pengemas atau limbah yang dimusnahkan di dalam KB.
Pembekuan, Pencabutan & Pelayanan Mandiri
- Pembekuan izin KB oleh Ka. KPPBC bila melakukan kegiatan menyimpang dari izin (bukti permulaan cukup) atau menunjukkan ketidakmampuan (±profil risiko tinggi 3 periode berturut-turut). Dapat diberlakukan kembali bila tidak terbukti, telah mampu kembali, atau ada perbaikan profil.
- Jika Penyelenggara KB dibekukan lebih dari 3 bulan → Pengusaha KB dan PDKB di dalamnya ikut dibekukan. Selama pembekuan dilarang memasukkan barang dengan fasilitas fiskal dan mengolah BKC.
- Pencabutan oleh Ka. Kanwil/KPUBC atas pembekuan yang terbukti menyimpang atau tidak mampu lagi.
- KB Mandiri (Self Managed Bonded Zone, Pasal 50 PMK 131/2018): ditetapkan Ka. KPPBC atas permohonan, bila profil risiko rendah, KSWP valid, sertifikat AEO, IT Inventory yang terintegrasi dengan SKP, serta kegiatan volume tinggi yang memerlukan layanan kepabeanan dan cukai 24/7.
3. Gudang Berikat (GB)
GB = TPB untuk menimbun barang impor, dapat disertai kegiatan sederhana: pengemasan atau pengemasan kembali, penyortiran, kitting, pengepakan, penyetelan, pemotongan. Pelaku: Penyelenggara GB, Pengusaha GB, atau PDGB.
| Aspek | Ketentuan |
|---|---|
| 3 Bentuk GB | 1. GB pendukung kegiatan industri (manufaktur, pertambangan, alat berat, jasa perminyakan) 2. GB distribusi khusus TBB 3. GB transit (ke luar Daerah Pabean, termasuk penyediaan logistik dan operasional angkutan laut/udara tujuan LDP) |
| Pemberi izin | Kanwil/KPUBC |
| Janji layanan | 3 hari kerja di KPPBC · 1 jam di Kanwil/KPUBC |
| Masa berlaku | s.d. izin GB dicabut |
| Barang timbun | Fasilitas paling lama 2 tahun |
| Keperluan pengusahaan (selain pengemas) | Min 2 tahun sebelum dapat dipindahtangankan |
| Barang tanpa fasilitas | Tidak mendapat penangguhan BM/PDRI |
Jangan tertukar: barang timbun → maks 2 tahun ditimbun; barang keperluan pengusahaan (kecuali pengemas) → min 2 tahun sebelum dapat dipindahtangankan dari GB.
| Komponen | Barang Timbun & Pengemas → Harga Pemasukan | Keperluan Penyelenggaraan/Pengusahaan → Harga Penyerahan |
|---|---|---|
| Bea Masuk | Nilai pabean dan klasifikasi saat barang dimasukkan ke GB; pembebanan saat PIB impor untuk dipakai didaftarkan | Nilai pabean sesuai harga jual saat pengeluaran; klasifikasi saat pengeluaran |
| PDRI | Nilai impor saat barang dimasukkan ke GB; tarif saat PIB didaftarkan | Berdasarkan harga jual dan tarif saat pengeluaran |
| Cukai | Ketentuan cukai | Ketentuan cukai |
Jebakan hitungan GB: harga jual tidak dipakai untuk barang timbun (dasar = harga pemasukan). Tarif BM yang dipakai adalah tarif saat BC 2.5, sementara nilai pabean dan klasifikasi tetap dari saat pemasukan. PPN 11% dan PPh 2,5% dihitung dari nilai impor (nilai pabean + BM).
Contoh dari materi — PT Kainku Jaya Raya (Pengusaha GB, memiliki API): 500 ball kain, CIF USD 600 per ball, tarif BM 5% dan kurs Rp 14.300 saat masuk. Setelah dipotong, 50 ball dijual ke TLDDP dengan harga jual total Rp 300 juta. Saat BC 2.5, tarif BM 10% dan kurs Rp 14.500. Pungutan impor: BM Rp 43.500.000 + PDRI Rp 64.597.500 = Rp 108.097.500. Harga jual tidak masuk perhitungan.
4. Toko Bebas Bea (TBB)
TBB = TPB untuk menimbun, menyediakan untuk dijual, dan menjual barang impor kepada orang dan/atau orang tertentu. Dasar: PMK 204/PMK.04/2017, PER-19/BC/2013, PER-01/BC/2018.
| Aspek | Terminal Keberangkatan | Terminal Transit | Terminal Kedatangan | Dalam Kota |
|---|---|---|---|---|
| Subjek | Orang yang bepergian ke luar negeri | Orang yang transit dengan tujuan ke luar negeri | Orang yang baru tiba dari luar negeri | Anggota Corps Diplomatic (CD); tenaga ahli asing yang mendapat kekebalan diplomatik |
| Batas BKC | – | – | Sesuai ketentuan barang bawaan penumpang | CD: asas timbal balik; tenaga ahli asing: 10 liter MMEA per orang dewasa tiap bulan dan/atau 300 HT / 100 cerutu / 500 gram TIS atau HTL per orang dewasa tiap bulan |
Di TBB dalam kota, Tempat Penyerahan adalah TBB yang sama di bandara atau pelabuhan utama tempat barang diserahkan. Penyerahan kepada CD atau tenaga ahli dilakukan di Tempat Penyerahan. Ruang TBB: ruang penimbunan, ruang pemeriksaan, ruang kerja petugas Bea dan Cukai, dan ruang penyimpanan.
- Fasilitas fiskal: barang impor (asal LDP, GB, atau TBB lain) → penangguhan BM · pembebasan cukai · tidak dipungut PDRI, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22
- Persyaratan pendirian: profil perusahaan · bukti kepemilikan lokasi dan denah · izin usaha dan izin perdagangan · pengukuhan sebagai PKP · surat keterangan tidak memiliki tunggakan · IT Inventory dan CCTV · NPPBKC bila menjual BKC · pemindai sidik jari atau kartu kendali elektronik · perkiraan investasi · daftar jenis barang · SPI · rencana lokasi
- Kartu Kendali: berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang; wajib untuk pembelian BKC. Rekomendasi Kemenlu untuk CD dan Setneg untuk tenaga ahli.
- Tanggung jawab: atas BM, Cukai, PPN/PPnBM, dan/atau PPh Pasal 22 yang terutang atas barang yang berada atau seharusnya berada di TBB. Dibebaskan bila barang musnah tanpa sengaja (permohonan kepada Ka. Kantor Pabean atau Ka. KPU) atau dikeluarkan/diimpor dengan menyelesaikan kewajiban.
Bedakan pembekuan (tidak ada kegiatan 6 bulan) dan pencabutan (tidak melakukan kegiatan 12 bulan berturut-turut). Selama pembekuan, dilarang memasukkan barang ke TBB.
5. Pusat Logistik Berikat (PLB)
PLB = TPB untuk logistik atau supply chain, bukan pengolahan. Berstatus Kawasan Pabean: barang asal LDP yang masuk PLB belum dianggap barang impor; barang asal TLDPP yang telah diberitahukan ekspornya dianggap barang ekspor. Penimbunan 3 tahun dengan fasilitas.
| Asal Barang Masuk | Dokumen |
|---|---|
| LDP | BC 1.6 |
| TLDPP | BC 4.0 |
| PLB, KB, TBB, TLB, TPPB, KDUB | BC 2.7 |
| PLB lokasi lain (satu izin) | PPB |
| FTZ | PPFTZ (sejak 31 Mar 2025) |
| Tujuan Barang Keluar | Dokumen |
|---|---|
| TLDPP (ex. impor) | BC 2.8 |
| LDP | BC 3.3 + P3BET |
| TLDPP (ex. lokal) | BC 4.1 |
| PLB, KB, TBB, TLB, TPPB, KDUB | BC 2.7 |
| PLB lokasi lain (satu izin) | PPB |
| FTZ | BC 2.8 |
1 penyelenggaraan PLB = 1 bentuk pengusahaan PLB. Lokasi: umumnya kawasan industri; Barang Pokok di non kawasan industri (dapat berada di perbatasan darat). Floating Storage di perairan.
| Bentuk | Tujuan | Penerima |
|---|---|---|
| Industri Besar | Mendukung industri langsung atau tidak langsung (bahan baku, modal, penolong) | Perusahaan industri / API-P |
| IKM | Mendukung industri kecil | Perusahaan IKM |
| Hub Cargo | Transshipment dan hub logistic via angkutan udara; rush handling | Terutama kembali ke luar daerah pabean |
| e-Commerce | Perdagangan digital; kecuali BKC; tanpa de minimis; via platform | Konsumen akhir |
| Barang Jadi | Kanalisasi barang perlu diawasi (MMEA) | Perusahaan dalam negeri: WP patuh, PKP risiko rendah, AEO, atau SKF |
| Bahan Pokok | Ketahanan pangan nasional dan pemerataan kesejahteraan | Importir terdaftar bahan pokok / masyarakat di wilayah perbatasan darat |
| Floating Storage | Ketahanan energi, ship to ship BBM dan gas | Perusahaan perkapalan atau pengolahan BBM |
| Ekspor Komoditas | Nilai ekspor (misalnya timah) | Perusahaan di luar negeri |
Fasilitas PLB: penangguhan BM · tidak dipungut pajak impor (PPN, PPh Impor) · tidak dipungut PPN atas pemasukan dari dalam negeri. Kegiatan: penimbunan dalam rangka impor, ekspor, dan/atau transhipment, disertai kegiatan sederhana non-manufacturing. Kepemilikan: milik PLB sendiri · milik supplier di luar negeri (konsinyasi, belum ada transaksi) · milik pemilik barang di LDP/TLDPP (titipan, sudah ada transaksi). Syarat: lahan min 1 Ha dalam satu hamparan kecuali tangki, izin usaha, SPI dengan AEO atau ISO, IT Inventory traceable, CCTV 24/7. Self Managed Bonded: tidak dijaga oleh Bea Cukai.
| Komponen | Tanpa Kegiatan Sederhana | Ada Kegiatan Sederhana |
|---|---|---|
| Bea Masuk | Nilai pabean berdasarkan nilai transaksi saat pengeluaran; klasifikasi saat pengeluaran | Berdasarkan harga jual |
| PDRI | Tarif saat PIB didaftarkan; nilai impor saat dikeluarkan | Berdasarkan harga jual |
Jebakan waste/scrap PLB: BM = 5% × harga jual bila tarif MFN waste/scrap 5% atau lebih; atau tarif MFN × harga jual bila tarif MFN-nya kurang dari 5%.
6. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB)
TPPB = TPB untuk menimbun barang impor (dengan atau tanpa barang TLDPP) untuk dipamerkan. Jenis: TPPB Tetap dan TPPB Sementara. Subjek: Pengelola Venue atau Organizer.
- Pemasukan ke Tempat Penimbunan dari LDP atau TPPB lain (BC 2.3 / BC 2.7). Barang dalam kewajaran jumlah dan jenis mendapat penangguhan BM, tidak dipungut PDRI, dan pembebasan cukai
- Perpindahan Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran diawasi petugas BC dengan pencacahan (SO) awal; pemasukan ke Tempat Pameran selain dari Tempat Penimbunan tidak diawasi dan tidak mendapat fasilitas
- Jangka waktu TPPB Tetap: paling lama 9 bulan sejak pemasukan dari LDP
- Penyelesaian: barang yang tidak diselesaikan dalam 30 hari sejak pameran berakhir dinyatakan tidak dikuasai; lebih dari 30 hari menjadi barang dikuasai negara
- Barang asal KB harus dimasukkan kembali ke KB dalam 30 hari sejak pameran berakhir; tidak kembali → BM + PDRI + denda 100% dari BM
- Syarat tempat: Tempat Penimbunan · Tempat Pameran · Ruang Pemeriksaan · Ruang Kerja petugas Bea dan Cukai
- Lartas: pemasukan (IN) dari LDP dikecualikan dari ketentuan pembatasan
Jangan tertukar: 9 bulan = jangka waktu penimbunan TPPB Tetap; 30 hari = batas penyelesaian barang setelah pameran berakhir.
7. Tempat Lelang Berikat (TLB) & KDUB
TLB dan KDUB belum diimplementasikan. Belum ada peraturan pelaksana dan belum ada perusahaan yang mendapat izin. Perlakukan keduanya sebagai ketentuan yang belum berlaku.
- TLB (Pasal 44 huruf f): TPB untuk menimbun barang asal daerah pabean yang dilelang sebelum diekspor atau dimasukkan kembali ke daerah pabean. Penyelenggara sekaligus bertindak sebagai pengusaha, dan barang yang dilelang berasal dari daerah pabean untuk diekspor atau dimasukkan kembali.
- KDUB (Pasal 44 huruf g): TPB untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan kegiatan daur ulang limbah asal impor dan/atau asal daerah pabean menjadi produk dengan nilai tambah dan nilai ekonomi lebih tinggi
- KDUB — ketentuan khusus: pengolahan limbah non-B3 maksimal 3 bulan; limbah B3 mengikuti ketentuan yang berlaku. Status: belum berlaku.
Untuk ujian, hafalkan KDUB sebagai "belum berlaku": pengolahan limbah non-B3 maksimal 3 bulan.
Ringkasan Hitungan (pola soal essay)
| Skenario | Dasar Pengenaan | Rumus Kunci |
|---|---|---|
| GB — barang timbun | Harga pemasukan: nilai pabean dan klasifikasi saat masuk GB; tarif dan kurs saat BC 2.5 | BM = tarif saat BC 2.5 × nilai pabean; PPN 11% dan PPh 2,5% × nilai impor. Harga jual tidak dipakai |
| KB — hasil produksi (default) | Harga penyerahan saat pengeluaran ke TLDDP | BM = tarif barang jadi × harga penyerahan; PPN dan PPh × nilai barang jadi |
| KB — konversi bahan baku | Nilai bahan baku, bila saat masuk sudah ada transaksi dan konversi jelas | BM = tarif barang jadi × nilai bahan baku |
| PLB — waste atau scrap | Harga jual | BM = 5% × harga jual (MFN ≥ 5%) atau tarif MFN × harga jual (MFN < 5%) |
Prinsip umum: Nilai Impor = Nilai Pabean + BM · PDRI = PPN + PPh Pasal 22 · PPN 11% · PPh Pasal 22 Impor 2,5%. Perhatikan distractor dalam soal: harga jual sering merupakan pengecoh — baca apakah diminta memakai harga jual atau bukan, dan tarif yang dipakai bisa dari saat pemasukan atau saat BC 2.5.